Publication

Tingkat Kerawanan Kebakaran Gambut Di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Kebakaran lahan dan hutan tahun 2015 telah menjadi bencana karena tidak hanya menyebabkan kerusakan pada kerusakan ekosistem hutan dan lingkungan, tetapi juga kerugian ekonomi dan kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran titik panas tahun 2014-2015 sebagai indikator kebakaran dan menganalisis tingkat kerawanan kebakaran gambut di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Data yang digunakan sebagai faktor penyusunan tingkat kerawanan adalah data spasial tutupan lahan, status kawasan, data titik panas hasil olahan dari citra NOAA18, peta tipe tanah, peta rupa bumi Indonesia dan peta moratorium gambut. Hasil analisis tahun 2015 menunjukkan bahwa berdasarkan fungsi kawasan, jumlah hotspot terbanyak dijumpai di hutan produksi (HP), yaitu 196 hotspot dengan kepadatan hotspot sebesar 0.049 hotspot km2 . Berdasarkan tipe tutupan lahan, jumlah hotspot terbesar dijumpai pada lahan terbuka sebanyak 83 hotspot. Berdasarkan tipe tanah, hotspot yang dijumpai pada lahan gambut sebanyak 180 titik, dengan kepadatan 0.048 hotspot km2 . Dengan menggunakan empat faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap kebakaran hutan dan lahan, maka faktor lahan gambut merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kebakaran. Tingkat kerawanan kebakaran paling tinggi terjadi di Kecamatan Bayung Lencir. Fenomena El-Nino tahun 2015 bukan penyebab utama kejadian kebakaran gambut, tetapi masih maraknya illegal logging dan ‘open access’ area yang menjadi masalah utama pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lalan Mangsang Mendis menjadi faktor pemicu terjadinya kebakaran gambut di kabupaten ini.
  • Authors: Tata, H.L., Narendra, B.H., Mawazin, M.
  • Author Affiliation: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
  • Subjects: fire, peatlands, forest management, spatial analysis
  • Publication type: Journal Article
  • Source: Jurnal Penelitian Hutan Tanaman 14(1): 51-71
  • Year: 2017
  • DOI: https://doi.org/10.20886/jpht.2017.14.1.51-71
Latest posts

PARTNERS

Founding member states
Republic of Indonesia Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo Republic of Peru
Coordinating partners
Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia CIFOR UN Environment FAO